Surabaya (narasijatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat strategi penyelamatan fiskal daerah melalui forum kolaborasi ‘Optimalisasi Barang Milik Daerah’ yang digelar di Aston Madiun Hotel & Conference Center.
Forum ini digagas oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, sebagai langkah lanjutan dari kemitraan sebelumnya dengan KADIN dan IWAPI. Kini melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur.
Melalui forum tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama antara BPKAD Jatim, DPRD Jatim, dan HIPMI Jatim untuk membuka peluang investasi dalam pengelolaan aset daerah.
Kesepakatan ini merupakan respons konkret atas dampak fiskal yang ditimbulkan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang diperkirakan memangkas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur hingga Rp 4 triliun pada tahun anggaran 2025.
Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual, Kepala BPKAD Jatim, Ir. Sigit Panoentoen, M.Si., menekankan, bahwa optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) adalah solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut. “Kami ingin membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha agar aset milik daerah yang selama ini idle dapat dimanfaatkan secara produktif dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sigit menjelaskan, bahwa seluruh aset milik Pemprov Jatim kini telah terdigitalisasi dan dapat diakses secara terbuka melalui platform www.asetjatim.com. Di situs tersebut, investor bisa menelusuri daftar aset lengkap dengan hasil studi kelayakan, nilai appraisal pasar, dan skema kerja sama yang telah disiapkan secara legal dan kompetitif. Yakni, mulai dari sewa, kerja sama pemanfaatan, hingga skema bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG).
“Dengan kontribusi sebesar 14,5 persen terhadap PDB nasional dan 24,6 persen di Pulau Jawa, Jawa Timur adalah kekuatan ekonomi utama. Kami berkomitmen agar aset negara tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi justru sumber pendapatan dan peluang investasi,” tuturnya.
Dalam forum yang sama, Kepala Bidang Aset BPKAD Jatim, Herry Indrawanto, bersama Ketua Komisi C DPRD Jatim dan pengurus HIPMI Jatim menandatangani kesepakatan kerja sama sebagai simbol dimulainya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengelolaan aset milik daerah.
Anggota Komisi V DPR RI, Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si., dalam keynote speech-nya menegaskan, bahwa kekuatan fiskal daerah sangat bergantung pada pengelolaan aset dan infrastruktur yang merata. Ia menyayangkan kondisi infrastruktur jalan di wilayah kabupaten di Jawa Timur yang masih stagnan di angka 50 persen layak fungsi, jauh tertinggal dari wilayah kota yang telah mencapai 80 persen.
“Ketimpangan ini adalah refleksi dari rendahnya PAD. Banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang digratiskan, sementara kebutuhan pembangunan meningkat. Kalau tidak ada pemasukan, jalan rusak, irigasi jebol, petani gagal panen, ekonomi pun stagnan,” tegas Ali.
Ia menambahkan, bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran infrastruktur daerah sebesar Rp 16 triliun dan Rp 45 triliun untuk bantuan rumah rakyat. Namun, menurutnya, anggaran sebesar itu hanya akan berdampak jika dikelola dengan pengawasan dan visi jangka panjang. “Jangan sampai tahun depan jalan rusak lagi karena kendaraan ODOL atau kualitas proyek rendah. Kita sedang membangun fondasi Indonesia Emas 2045, dan itu harus dimulai hari ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan, bahwa iklim investasi di daerah harus ditopang oleh kepastian hukum dan kenyamanan berusaha. Menurutnya, DPRD siap mengawal seluruh proses agar pemanfaatan aset benar-benar menghasilkan nilai tambah.
“Pemanfaatan aset tidak boleh asal-asalan. Harus dirancang profesional dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, aset milik daerah akan menjadi mesin PAD yang kuat dan berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Adam juga menyoroti pentingnya peran sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Jawa Timur. Karena tidak dikenai pajak, petani harus mendapat dukungan kebijakan berupa subsidi dan akses permodalan agar tetap produktif. “Mereka bukan sekadar pelaku usaha, tapi produsen pangan. Tanpa mereka, ketahanan pangan runtuh,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa Jawa Timur bukan hanya lumbung pangan nasional, tetapi telah memposisikan diri sebagai gerbang logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). “Dengan populasi besar dan kekuatan produksi tinggi, Jatim punya peran strategis. Maka penguatan ekosistem usaha, pertanian, dan pemanfaatan aset daerah adalah langkah mutlak demi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Forum ini menjadi momentum kolaboratif antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha muda untuk memperkuat landasan fiskal dan ekonomi Jawa Timur, sekaligus menciptakan model pengelolaan aset yang adaptif terhadap tantangan zaman. (Red)
Leave a Reply