Dapat Keluhan dari Ketua PWNU Jatim, PKS Dorong Revisi UU Pesantren

​Surabaya (narasijatim.com) – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), mengungkapkan bahwa banyak pondok pesantren di daerahnya mengalami kesulitan akibat polemik dalam penerapan Undang-undang Pesantren.

Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur di Kantor PWNU Jatim.

​Gus Kikin menjelaskan, ada ketidakselarasan antara UU Pesantren dengan regulasi lainnya, terutama Undang-undang Yayasan. Menurutnya, ketidaksempurnaan ini menimbulkan keresahan, khususnya bagi pesantren-pesantren kecil.

​”Ada yang tidak sempurna dalam UU Pesantren. Jika bertemu dengan UU Yayasan, tidak akan sejalan,” ungkapnya.

​Ia mencontohkan, dalam tradisi pesantren, seorang kiai disebut sebagai pengasuh dan pemimpin tertinggi. Namun, dalam UU Yayasan, posisi pemimpin tertinggi adalah pembina. Perbedaan ini kerap menimbulkan polemik, terutama saat kepemimpinan pesantren beralih dari kiai sepuh ke pengasuh baru yang belum memiliki posisi kuat.

​”Ini bahkan bisa memicu ketegangan antara pengasuh dan pengurus yayasan. Jika sudah masuk ke ranah hukum, tradisi keilmuan di pesantren bisa terganggu,” tambahnya seraya menjelaskan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Kementerian Hukum namun belum menemukan solusi.

​Menanggapi hal tersebut, Reni Astuti, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dan juga anggota Badan Legislasi (Baleg), menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti masukan tersebut.

​”Periode 2025-2029 memang belum ada rencana perubahan UU Pesantren, tapi bukan berarti tidak bisa,” ujar Reni.

“Jika ada kajian atau naskah akademik yang bisa menjadi pijakan, kami siap membawa dan menyampaikannya ke Baleg untuk dibahas pada tahun 2026,” imbuhnya.

​Hal senada ditegaskan oleh Bagus Prasetia Lelana, Ketua DPW PKS Jatim, yang menyebut aspirasi Gus Kikin akan menjadi perhatian serius.

​”Kami titipkan usulan Kiai Kikin tadi melalui Bu Reni Astuti. Aspirasi dari Ketua PWNU Jawa Timur ini agar bisa menjadi perhatian khusus, sehingga nanti ada revisi UU Pesantren,” tegasnya.

​Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah pengurus PKS Jatim dan perwakilan DPP PKS, serta Bendahara PWNU Jatim yang mendampingi Gus Kikin. (Red)